Jepara (Humas) – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Penerangan Agama Islam dan Zakat Wakaf (Penaiszawa) menggelar kegiatan Serap Aspirasi Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan Mitra Kemenag di Desa Sumosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Minggu (20/7/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para tokoh agama dan pimpinan lembaga sosial keagamaan dari berbagai desa seperti Karangaji, Krasak, Pancur, dan Raguklampitan. Para peserta menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebutuhan umat, khususnya dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, men jelaskan bahwa Komisi VIII memiliki mandat untuk menyerap aspirasi masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan sosial. Ia menyampaikan komitmen dukungan dari DPR dalam berbagai sektor strategis.
“Kami mendorong akses pendidikan dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi melalui program beasiswa pendidikan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga kami perkuat melalui bantuan untuk wirausaha seperti peternakan, pertanian, bengkel, toko, hingga layanan sunat gratis,” terangnya.
Menegaskan arah kebijakan keagamaan, Kepala Bidang Penaiszawa, Imam Buchori, mengajak masyarakat untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu sebagai upaya meningkatkan ketakwaan. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif sebagai solusi konkret pengentasan kemiskinan di Jepara.
“Cita-cita besar Kementerian Agama adalah menjadikan zakat dan wakaf sebagai instrumen filantropi Islam yang mampu menuntaskan kemiskinan. Oleh karena itu, penyaluran dan pengumpulan zakat harus dilakukan sesuai standar dan regulasi, serta diarahkan untuk kegiatan produktif yang berdampak jangka panjang,” jelasnya.
Sebagai penutup kegiatan, dilaksanakan sesi diskusi terbuka antara peserta dan narasumber. Berbagai masukan, harapan, serta persoalan aktual disampaikan langsung oleh masyarakat Jepara guna menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.
No responses yet